Diberdayakan oleh Blogger.
Home » , , » Sertifikasi Guru Menciptakan Guru Karbitan

Sertifikasi Guru Menciptakan Guru Karbitan

Maraknya Guru Karbitan

Program pemerintah untuk mensejahtrakan guru, dipandang sebagian orang merupakan ladang pendapatan di dunia pendidikan, kenapa tidak, cukup dengan modal S1 atau Strata pendidikan 1 dan melakukan pendidikan tambahan 1 tahun ( akta IV ) sudah cukup untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Awalnya memang program pendidikan pemerintah ini sangat menjawab kebutuhan guru agar di perhatikan, tidak main - main 20% anggaran pemerintah dialokasikan untuk pendidikan.
Di sisi lain hal ini menjadi celah untuk mendapatkan pundi - pundi penghasilan yang dilakukan secara tidak resmi. Berdasarkan pengamatan saya, selama mengikuti proses sertifikasi, banyak di temukan keganjalan - keganjalan yang terjadi yang di lakukan oleh oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta oknom kepala sekolah.
Berawal dari pengajuan berkas yang meliputi SK, pengaturan quota hingga penentuan panggilan untuk melakukan PLPG ( syarat untuk mendapatkan sertifikasi pemerintah ). Dari seluruhnya itu WAJIB menggunakan duit, misalnya: 
  1. Dalam pengajuan nama untuk di masukkan ke database pemerintah seorang guru dikenakan biaya Rp. 150.000 dengan alasan pengimputan untuk pusat.
  2. Dalam mengurus NUPTK seorang guru dikenakan biaya Rp. 100.000 dengan alasan untuk mencetak kartu.
  3. Yang paling keterlaluan ada beberapa oknom Dinas dan kepala sekolah ( bekerjasama ) memberi jaminan kepada guru untuk memeberikan sejumlah uang yaitu Rp. 2.000.000 yang diperuntukan agar namanya pasti akan di panggil dalam waktu dekat.

Hal ini yang memperburuk citra dari niat murni pemerintah untuk membuat kualitas pendidik di negeri ini maju, namun untuk seleksi awal saja mereka sudah gugur.

Dari itu semua, imbas akan di alami oleh siswa dan lembaga pendidikan yang menampung tenaga pendidiknya yang memiliki mental Koruptor, sehingga dalam pembelajarannya tidak dilandasi kompetensi pendidik, namun berdasarkan atas ketuntasan atau tuntutan pekerjaan.
Semoga pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaa serta pemangku kepentingan di dunia pendidikan tersadar oleh prilaku oknum dari praktisi pendidikan yang hanya berpikiran duit.

1 komentar:

  1. Pendidikan kita memang menyedihkan. Sertifikasi tidak ada imbasnya bagi kemajuan pendidik dan pendidikan. Yang lebih parah, soal UN dibocorkan atau jawaban hasil UN siswa dibetulkan sebelum dikirim ke Dinas justru dilakukan oleh guru.
    Makanya karakter siswa menjadi buruk (lemah, pemalas, tidak kreatif, suka tawuran, dll.) akibat adanya anggapan bahwa sekalipun berperilaku buruk tetap dijamin naik kelas dan lulus 100%.

    BalasHapus

Komunitas Blog Guru Sosial Media