Blog Guru Indonesia,
merupakan apresiasi seorang Guru di dunia blog
serta menjembatani media pembelajaran yang berawal offline menjadi online dengan menggunakan Blog.
Latest Post

UN Lebih Tepat untuk Pemetaan Bukan Untuk Kelulusan


Beberapa pakar pendidikan menilai, berbagai ingar-bingar ujian nasional (UN) yang mencuat belakangan ini bersumbu pada sistem UN yang tidak tepat. Digunakannya UN sebagai barometer penentu kelulusan dinilai tidak tepat karena akan memicu upaya kecurangan demi mencapai kelulusan.

"Akar masalahnya di situ, kalau UN dipakai sebagai alat pemetaan, saya pikir takkan ada masalah. Tetapi, jika dipakai sebagai alat kelulusan, maka semua orang akan mengejar itu. Lagi pula dananya terlalu besar, lebih baik untuk yang lain," ujar Dekan Fakultas Psikologi Universitas Bina Nusantara Johannes AA Rumeser saat ditemui Rabu di Kemanggisan, Jakarta Barat.

Pria yang akrab disapa Jo ini lebih jauh menjelaskan, UN akan lebih baik jika hanya digunakan untuk pemetaan. Pasalnya, pemetaan akan sangat berguna sebagai upaya monitoring pemerataan pendidikan. "Karena pemetaan hanya digunakan sebatas evaluasi. Ketika UN digunakan untuk menentukan suatu kelulusan, maka memicu orang untuk melakukan kecurangan," tandasnya.

Ditemui sore hari sebelumnya, Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat menegaskan, UN merupakan bentuk evaluasi pendidikan yang kontradiktif.

Menurut dia, UN hanya mendidik anak serta orangtuanya untuk berorientasi pada hasil. "Mereka hanya korban. Jika ada pelaku (kecurangan), maka pelaku sekaligus korban, korban dari sistem yang tragis," ujarnya.

Pakar pendidikan lainnya, Utomo Dananjaya, memandang, kasus ini adalah refleksi penegakan kebenaran dalam masyarakat yang telah bobrok. Menurut Utomo, UN hanya menghasilkan manusia-manusia yang permisif terhadap kecurangan. "Benahi dulu UN-nya," tegasnya singkat.

 

Pak Presiden Sampaikan Pesan UN SD Lewat Twitter


Bersumber dari KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri memberikan pesan kepada para orangtua dan guru terkait penyelenggaraan ujian nasional (UN) untuk para siswa sekolah dasar (SD). Pesan itu disampaikan Presiden melalui akun Twitter-nya, Senin (6/5/2013).

Dalam pesan itu, Presiden mendorong para orangtua dan guru untuk mendampingi anak-anaknya dalam mempersiapkan diri serta mendukung mereka melalui doa.

"Mulai hari ini anak2 kita siswa SD akan mengikuti UN. Kpd para orang tua & guru, mari kita siapkan & doakan agar mereka sukses. *SBY*," demikian ditulis pada lini masa, Senin pagi.

Tweet Presiden ini direspons oleh sejumlah follower-nya. Berbagai macam respons diberikan, mulai dari ucapan "amin" sampai aduan. Salah satunya oleh pemilik akun @RustamIbrahim.

"Bapak Presiden SBY @SBYudhoyono Kalau Bapak menghapuskan UN akan lbh baik bagi dunia pendidikan kita dan popularitas Bapak mungkin naik," demikian tertulis.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menegaskan bahwa pengerjaan dan distribusi naskah soal UN SD di seluruh provinsi terpantau lancar.

"Jakarta dan seluruh provinsi sejak kemarin dimonitor secara umum sisi naskah siap sampe lokasi. Sukses dan semoga lancar pelaksanaan ujian nasional untuk SD ini serta tidak ada kendala di lapangan," katanya di sela inspeksi dadakan di SD Negeri 10 Pagi, Jakarta, Senin pagi.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan, UN SD tahun ini diikuti oleh sekitar 4.139.533 siswa SD, 467.459 siswa madrasah ibtidaiyah, 3.189 siswa SD Luar Biasa, dan 30.243 siswa yang mengikuti ujian kesetaraaan.
 

Penakutnya Inspektorat Kemendikbud, Sudah Laporkan Hasil Investigasi UN Tapi Tidak Ada Tindakan


Penakutnya Inspektorat Kemendikbud, Sudah Laporkan Hasil Investigasi UN Tapi Tidak Ada Tindakan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyerahkan hasil investigasi terkait permasalahan Ujian Nasional 2013 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Senin (29/4/2013).
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hayono Umar menjelaskan laporan tersebut terkait penyebab-penyebab tidak berjalannya Ujian Nasional secara baik.
"Penyebabnya apa?, ada penyebab di Kemendikbud ada penyebab di percetakan, ada penyebab dipengawasan. Tapi materinya apa silahkan tanyakan ke menteri," kata Hayono saat ditemui wartawan termasuk tribunnews.com di Geduang A Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Dalam rekomendasinya, Inspektorat Jendral Kemendikbud pun memberikan sanksi terhadap orang-orang yang dianggap salah. Sanksinya apa, Hayono Umar enggan memberitahukannya secara gamblang. Tetapi menurutnya sanksi yang diberikan merupakan paling berat.
"Nanti tanyakan pak mentri saya tidak boleh sampaikan itu.," ujarnya.
Selain itu, inspektorat jendral Kemendikbud pun memberikan rekomendasi terkait perbaikan manajeman dalam pelaksanaan UN untuk memperbaiki kredibilitas UN, termasuk perbaikan kurikulum
Terkait dugaan tindak pidana, Hayono Umar mengungkapkan bahwa hasil investigasi belum sampai pada proses tender. Tetapi Inspektorat Jendral akan melakukan koordinasi dengan penegak hukum seperti KPK dan Polri. "Iya dong, kita koordinasikan semua," ujarnya.

 

Ini Pak Menteri Pendidikan Atau peramal?

Dengan Kondisi UN yang gak jelas dan seperti coba-coba ( seperti kayak tahun-tahun sebelumnya, tetap aja proyek masal Ujian ) mengeluarkan pernyataan yang saya kutip dari Majalah Kompas pada tanggal 23 Maret 2013 mengatakan, "Kita doakan mudah-mudahan lulus. Tapi, berdasarkan pengalaman, persentase yang nggak lulus sangat kecil sekitar 0,3-0,5 persen," jelas Nuh." 
UN ( Ujian Nyali ) 2013 semakin membuat pelajar cemas dengan sistem yang selalu berganti. pernyataan menteri pendidikan tersebut saya kutip sebagai berikut:

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Ujian Nasional (UN) 2013, banyak sekolah mempersiapkan siswanya dengan intensif, baik secara akademis maupun mental. Berbagai pendalaman materi hingga doa bersama digelar untuk membuat siswa siap menghadapi UN 2013 ini.
 

Naskah Soal UN Tidak 20 Variasi bagi Siswa Pengguna Huruf Braille

Naskah Soal UN Tidak 20 Variasi bagi Siswa Pengguna Huruf Braille
Informasi dikuti dari JAKARTA, KOMPAS.com - Bahwa seperti tahun lalu, soal Ujian Nasional (UN) 2013 juga akan tersedia dalam format huruf braille bagi para peserta ujian yang menyandang tunanetra. Namun untuk variannya, soal UN dengan huruf braille ini tidak akan dibuat sebanyak 20 paket.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah mengatakan bahwa soal UN dengan format huruf braille ini tetap akan mengambil satu varian dari 20 paket yang ada. Namun, memang sengaja hanya dicetak satu varian saja untuk soal UN khusus ini.
"Kan kita lihat dulu juga kebutuhannya berapa. Kalau dihitung yang ada saat ini, tidak perlu dibuat 20 variasi soal untuk yang braille, tapi tetap mengambil salah satu varian dari 20 paket itu," kata Aman saat jumpa pers tentang Pelaksanaan UN 2013 di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
 

Bagi Yang Akan UN 2013 Wajib Tau

Banyangkan dengan kondisi UN 2013 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, akan diprediksikan 70-40 % siswa/i SMA/ MA dalam UN 2013 TIDAK LULUS. Hal ini disebabkan jenis soal yang dijadikan satu dengan lembar jawaban ( dengan menggunakan barkode yang sama ) akan menyulitkan bagi para Calo kunci Jawaban dan Sekolah-sekolah yang ingin menaikkan nama sekolahnya berpikir 1000 kali.
Dalam UN 2013 kali ini, akan menjadi pembuktian bagi masyarakat bahwa, sekolah mana yang benar-benar mendongkrak nilai anak demi nama baik sekolah, atau benar-benar sistem pembelajaran yang penuh dengan persiapan matang. 
 

PDSS Vs Dapodik Proyek SETAN


Fenomena PDSS (  pangkalan data sekolah dan siswa )

Belum lagi seluruh sekolah terselesaikan dengan NISN dan Penyempurnaan DAPODIK, kini sekolah disibukkan dengan PDSS. Proyek SETAN apa lagi yang di rencanakan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Kita.
Banyak sekolah di pelosok pedesaan belom terselesaikan masalah pendataan NISN ( Nomor Induk Siswa Nasional ) antara lain: nomor ganda, belom memiliki nomor dan lain sebagainya, datang lagi tuntutan Dinas untuk melengkapai PDSS. Dengan alsan agar sekolah tidak mendongkrak dan mencuci nilai rapot, maka diluncurkanlah program ini.
Pertanyaan yang sangat mendasar adalah sudahkah kalangan para Tikus Berdasi di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN mensosialisasi kepada sekolah-sekolah yang di perdesaan. Tahukan anda wahai Bapak Pejabat, bahwa tidak semua sekolah punya Internet?
Indikasi Tidak siap sangat tercium bahwa diduga seluruh program KEMENDIKBUD tidak dipikir dan diadakan penelitian akan sekala kesesuaian terhadap program yang akan di terapkan ke sekolah-sekolah, belum lagi sekolah-sekolah harus memberikan setoran ( Uang laci ) kepada Oknum Dinas Pendidikan di Kabupaten maupun Kecamatan setiap ingin mengurus ke DInas  untuk memasukkan data dan melengkapai data di PDSS dan Dapodik serta NISN.
Alangkah bijak kalau difokuskan ketuntasan program NISN dan DAPODIK, setelah terselesaikan baru dipersilahkan PDSS ini di laksanakan. Agar tidak terkesan seolah-olah kejar target sebelum berahirnya jabatan.
Kasihani lah:
Rakyat Miskin yang akan makin Miskin.
Yang tidak berilmu dan akan makin tidak berilmu.
Yang makan nasi basi dan tetap makan nasi basi.
yang tidak ada lampu semakin gelap.
sekolah yang mau ambruk dan akan ambruk.

 

Budaya Mencuci Rapor di Sekolah


Tindakan Mencuci Rapor Malah Membuat Kotor Pendidikan

Oleh: Rizalul Ghaibi Lubis. Sebelumnya, dinamika dunia pendidikan diguncang oleh Ujian Nasional (UN), kurikulum baru, dan kali ini ditambah dengan daftar baru, yakni "Mark Up nilai Rapor" atau "cuci rapor". Konon kabarnya, demi siswa-siswanya bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) idaman, pihak sekolah tak sungkan mendongkrak nilai rapor siswanya. Sepertinya mekanisme cuci rapor kini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat lewat trik kotor berupa manipulasi seluruh nilai rapor dari semester satu hingga semester enam sehingga peluang diterima masuk di perguruan tinggi negeri lebih besar. Sekolah mana yang tak akan bangga jika siswa lulusan sekolahnya banyak diterima di PTN ternama.
Herannya, praktik cuci rapor tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah ‘kelas biasa’ saja. Namun, sekolah-sekolah kelas unggulan lainnya juga melakukan hal yang sama untuk meraup keuntungan. Keuntungan bagi oknum pelakunya sendiri dan keuntungan bagi sekolahnya. Tindakan pihak sekolah yang melakukan hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak etis serta secara implisit telah menanamkan jiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadi penyakit kronis bangsa ini. Hal ini sama saja seperti mencuci otak anak didik, dalam artian sejak dini mereka telah diajarkan untuk berbuat curang demi mendapatkan sebuah keuntungan dan dikhawatirkan hal ini akan terus berlanjut bila mereka menjadi manusia yang berhasil kelak.

Nilai yang dicantumkan setelah melakukan pencucian rapor pun berubah fantastis. Nilai yang tadinya didominasi dengan nilai tujuh dan delapan, kini malah didominasi angka sembilan bahkan hampir mendekati angka sepuluh. Rapor yang baru pun terkesan kurang bersih. Barangkali oknum pelakunya kurang berhati-hati dalam ‘mencuci’ rapor sehingga ada beberapa nilai yang ditipeks pada tempat yang kontras, yaitu pada kotak ranking. Bisa dibilang rapor baru tersebut tidak hanya kotor karena tipeks tetapi juga karena nilai yang telah direkayasa. Sungguh hal ini tidak dapat dibanggakan bahkan hal ini bisa dibilang hal yang rendah dan memalukan bagi dunia pendidikan.

Kesemuanya akan memberikan efek buruk bagi pencitraan dunia pendidikan Indonesia yang semakin terpuruk dan secara luas juga menghancurkan generasi bangsa. Padahal sejatinya dunia pendidikan adalah sebagai mesin penggerak bangsa karena melahirkan orang-orang berintelektual dan berbudi pekerti luhur serta akan menentukan arah kemajuan bangsa ini. Saat ini telah terbentuk pola pikir siswa yang penting bisa mendapatkan nilai bagus dan memenuhi syarat untuk bisa diterima meski harus mencuci rapor, tanpa memperhatikan dampak buruknya bagi perkembangan dunia pendidikan Indonesia ke depannya.

SNMPTN 2013 Rawan Konflik

Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 akan menimbulkan konsekuensi baru. Sebab SNMPTN 2013 mendatang, proses penilaian terhadap kemampuan calon mahasiswa hanya mengacu pada nilai rapor dan hasil UN siswa saja sedangkan ujian tertulis akan dihapuskan. Nilai UN dan rapor dianggap sebagai tolok ukur dan kunci utama diterimanya mahasiswa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sistem yang dioperasikan pada SNMPTN 2013 ini hampir sama dengan jalur undangan pada tahun sebelumya. Bedanya, pihak sekolah yang akan merekomendasikan anak didiknya dan database laporan sekolah akan tersimpan di Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS).

Konon SNMPTN kali ini bertujuan untuk mengembangkan cita-cita luhur pendidikan dengan membangun kepercayaan, lebih selektif, serta melibatkan sekolah dalam kegiatan penyeleksiannya. Selain itu, untuk membangun budaya kejujuran dalam bidang akademik, menciptakan kepedulian PTN terhadap mahasiswa yang berekonomi lemah namun mempunyai prestasi yang baik. Ketetapan ini diberlakukan dengan alasan meningkatkan peran UN dan Nilai rapor yang telah diperoleh siswa selama 3 tahun.

Menanggapi hal tersebut, tentu ini akan menjadi sebuah sistem yang rawan akan konflik. Kebijakan itu tentu menuntut pelaksanaan UN dengan kredibilitas tinggi dan menuntut kejujuran pihak sekolah dalam merekomendasikan nilai-nilai anak didiknya. 

Hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakharmonisan antara hubungan sekolah dengan orang tua murid. Sebab, orang tua murid akan mendesak pihak sekolah untuk memperbaiki nilai anaknya jika nilai yang diperoleh itu jauh dari kata memuaskan. Dengan kata lain cuci rapor akan dijadikan salah satu solusi yang harus ditempuh jika sewaktu-waktu hal itu terjadi pada anak didik. 

Untuk biaya cuci rapor sendiri berkisar antara 500 ribu rupiah hingga 1 juta. Jika dibandingkan dengan posisi anak didik yang pintar dan berekonomi lemah yang nilainya telah dikalahkan dengan anak didik yang kurang pintar namun telah mencuci rapor, tentu kurang adil rasanya. 

Hal ini jelas bertolak belakang dari wacana tentang tujuan SNMPTN 2013 yang telah dipaparkan sebelumnya. Bisa dikatakan yang memiliki uang banyak yang berkesempatan untuk masuk ke PTN meski menempuh cara kotor dengan mencuci rapor.

Memang benar sistem ini bisa dikatakan sebagai bentuk pengakuan proses belajar anak didik saat di sekolah. Namun apakah nilai yang diberikan pihak sekolah sudah bisa dijamin kebenarannya? 

Lagi pula terlalu dini rasanya memutuskan bahwa nilai UN dan nilai rapor sebagai kunci utama masuk PTN melihat masih banyaknya kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan UN dan saat pemberian nilai rapor.  

Kebocoran soal dan kunci jawaban saat penyelenggaraan UN kerap masih terjadi. Saat UN, anak didik yang tidak belajar atau kurang pintar sekalipun berkesempatan mendapatkan nilai yang bagus dikarenakan mereka telah mendapat amunisi yang mereka perlukan saat UN dari oknum-oknum yang berlaku curang.

Jikalau sistem mengandalkan nilai rapor dan nilai UN ini benar-benar harus dilakukan maka rasanya harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan sangatlah tidak mungkin. Sebab angka-angka yang besar dalam rapor dan nilai UN tidak dapat men jamin kemurnian hasil belajar anak didik serta kemampuan anak didik belum tentu sama besarnya dengan nilai rapor dan nilai UN yang mereka peroleh. Selain itu, ini akan membuat mutu PTN sendiri menjadi bobrok karena diisi calon-calon mahasiswa yang nilai tingginya hanyalah sebuah kepalsuan atau rekayasa belaka.

Hemat saya, untuk menjadikan nilai rapor dan nilai UN sebagai patokan pada SNMPTN berarti sama saja meningkatkan kecurangan atau sama saja seperti menggali lubang kubur sendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebab SNMPTN dengan sistem tes tulis merupakan jalur yang paling adil seadil-adilnya untuk masuk di perguruan tinggi yang kita inginkan. 

Tes tulis dalam SNMPTN bisa dijadikan ukuran sejauh mana kemampuan calon mahasiswa yang akan tersaring nantinya. Toh, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa jalur mandiri rasanya memang dikhususkan untuk calon-calon mahasiswa yang berekonomi menengah ke atas.

Namun, bila ini benar direalisasikan maka dalam hal ini UN dan pengisian rapor harus mendapatkan pengawasan dan perhatian khusus dari Kemendikbud, sekolah, PTN dan masyarakat. 

Agar mempersempit peluang terjadinya tindak kecurangan serta mempersempit adanya kerjasama kongkalikong antara oknum-oknum yang hendak berlaku curang. Sejatinya, ujian tulis SNMPTN adalah jalan untuk mencapai cita-cita dengan diterima masuk di perguruan tinggi idaman. 

Beberapa alasan yang mendasari di balik rencana penghapusan ini pun sungguh tidak rasional. Kurang tepat rasanya cara ini disebut sebagai cara menghargai hasil belajar anak didik selama menempuh jenjang sekolah.

Hendaknya hal ini juga diimbangi oleh kejujuran para guru di sekolah. Sehingga nilai yang dikirim benar-benar mencerminkan kemampuan siswa, bukan hanya sekedar ambisi agar bisa diterima masuk di perguruan tinggi bergengsi.

Namun, tetap saja tindakan mencuci rapor merupakan tindakan yang jelas-jelas salah. Bahkan malah semakin membuat kotor dunia pendidikan di Indonesia. Kotornya tidak hanya mengotori rapor dengan memberi tipeks pada kotak nilai, tetapi juga kotor dalam tindakannya yang telah merekayasa nilai anak didik serta mengotori dunia pendidikan dengan mengajarkan cara yang tidak jujur pada generasi-generasi bangsa. *** 

Penulis adalah Mahasiswa FKIP UMSU, aktif di LPM Teropong UMSU di kutip dari Harian Analisa.
 
 
Support : Creating Website | Igunkc | Pak Gunawan
Copyright © 2011. BLOG GURU - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Pak Gunawan
Proudly powered by Blogger