Diberdayakan oleh Blogger.
Home » , » BAGAIMANA BIROKRASI DAN IKLIM ORGANISASI PENDIDIKAN

BAGAIMANA BIROKRASI DAN IKLIM ORGANISASI PENDIDIKAN

BIROKRASI DAN IKLIM ORGANISASI DALAM SISTEM
ADMINISTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN


A. Pendahuluan
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan senantiasa diperlukan indicator-indikator pendukung yang efektif sehigga target dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dapat dicapai. Implementasi yang ditemukan dilapangan tentukan akan menjadi bahan kajian, dimana masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah negeri/swasta belum memenuhi standart pendidikan era global.
Upaya ini dapat dicapai apabila didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, penempatan guru/pegawai yang tepat bukan atas like and dis like untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi agar di hasilkan out put yang besar.
Implementasi strategi yang harus ditempuh seorang pemimpin mengembangkan pola pikir pemberdayaan sumber daya manusia yang ada (guru/pegawai), mengembangkan budaya organisasi termasuk budaya kerja, budaya tertib dan disiplin. Pemberdayaan sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Pengalaman dilapangan menunjukkan, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, dampak yang akan terjadi antara lain kesulitan dalam pelaksanaan tugas, bekerja tidak maksimal, cemburu sosial bahkan mampu menurunkan semangat kerja.

Sekolah merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan Pendidikan Nasional, dituntut kemandirian dalam meningkatkan kualitas secara global khususnya kualitas jasa pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara profesional dengan jiwa wira usaha. Penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik di sekolah untuk menciptakan efisiensi, inovasi serta merespon kebutuhan siswa dan mewujudkan keunggulan kualitas pendidikan, aspek administrasi perlu menjadi perhatian yang serius untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan pendidikan di sekolah. Untuk itu, dalam makalah mini, akan diuraikan sedikit tentang bagaimana Birokrasi dan Iklim Organisasi Dalam Sistem Administrasi Manajemen di sekolah.

B. Pengertian Birokrasi dan Organisasi Sekolah1. Elemen Birokrasi dalam Sekolah
Untuk menemukan pengertian dasar birokrasi sebagaimana diuraikan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Ummi Chulsum berpendapat bahwa birokrasi adalah system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.[1]Selanjutnya, birokrasi adalah kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah, sejalan dengan itu ditegaskan Albrow ( 1989) birokrasi ialah suatu badan administrasi tentang jabatan yang diangkat sesuai dengan prosedur administrasi, aspek institusional dan assosiasional yang mampu membedakan hal-hal sepele tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis pemikiran sosiologis untuk melakukan tindakan dan analisis kebijakan. Menurut Weber sendiri, birokrasi dicirikan menjadi beberapa bagian, yang diantaranya adalah     :
1.       Divisi pekerjaan dan alokasi tanggung-jawab yang spesifik
2.      Adanya level hiererki otoritas
3.      Adanya kebijakan peraturan dan regulasi tertulis,
4.      Impersonal yaitu birokrasi adanya pada lingkungan yang universal atau berlaku pada organisasi apapun;dan
5.      Pengembangan dan perkembangan karier administratif[2]

Kelima karakteristik birokrasi ini juga mencirikan birokrasi dalam administrasi pendidikan baik dalam system pemerintahan maupun dalam system persekolahan sebagaimna dideskrifsikan pada gambar di bawah ini[3] :








 
















Dalam system administrasi pendidikan di sekolah kegiatan dilaksanakan oleh para professional kependidikan di bawah koordinasi kepala sekolah seperti gur, konselor, ahli kurikulum, dan personal sekolah lainnya. Sekolah sebagai institusi professional di bidang pendidikan dan oraganisasi pada lembaga sekolah tidak ada jabatan structural sebagai pimpinan sekolah yang mengacu pada system eselonering. Kepada sekolah sebagai pimpinan sekolah diberi tugas untuk memimpin dan melaksanakan system administrasi sekolah dengan terfokus kepada kegiatan pembelajaran.
2. Adminitrasi Pendidikan dan Hubungan Antar Manusia
Dapat dipastikan bahwa hubugan antar manusia dalam administrasi pendidikan bersifat psiko-fisik yang berkembang kearah kematangan secara integral dalam keseluruhan organ-organnya. Fungsi psikis dan fisiknya bekerja secara simultan dan berkembang dalam suatu kondisi kehidupan di dalam diri manusia yang selalu berada dikeserasian/keselarasan gerak fungsi organ psico-fisiknya. Dimana human factor  yang erat dengan SDM (sumber daya manusia ) mengandung makna mendalam atas potensi yang ada.
Di sekolah, interaksi dalam organisasi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan belajar dan mencapai tujuan sekolah. Dimana praktek tentang hubungan manusia pada prinsif organisasi berusaha menafsirkan prinsif-prinsif  manajemen klasik dalam terminology factor-faktor manusiawi. Manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui atau dengan cara mengatur  manusia untuk mencapai tujuan oraganisasi. Kualitas relasi dari para personil merupakan kesadaran yang berimplikasi pada pemberdayaan berlawan dengan paksaan yang berimplikasi pada otoritarian[4].
Hubungan manusia dalam organisasi dapat dibagi dalam dua jenis yaitu :
1.       Hubungan manusia dalam organisasi formal yang terdiri dari kumpulan interaksi social yang dikoordinasikan secara sengaja dan yang mempunyai tujuan bersama. Organisasi formal tidak dapat berjalan kalau tidak ada orang yang dapat berkomunikasi, mau menyumbang pada kegiatan kelompok dan sadar mempunyai tujuan umum.
2.      Hubungan manusia dalam organisasi informal yaitu interaksi-interaksi social tanpa tujuan bersama yang umum atau tidak dikoordinasikan secara sengaja[5].
Untuk mengetahui lebih dalam lagi, dibawah ini akan diuraikan lima pokok manajemen yang erat kaitannya dengan hubungan antar manusia dalam lingkungan adminitrasi di sekolah, diantaanya adalah :
1.       menentukan sasaran organisasi yang diantaranya tujuan dan sasaran tiap bidang, menentukan apa yang harus dilakukan manusia dalam administrasi dengan mendiskusikannya dengan para anggota organisasi
2.      mengorganisir seluruh kegiatan manusia dalam administrasi termasuk golongan-golongan, membagi pekerjaan, memberntuk struktur tugas-tugas organisasi
3.      memotivasi dan berkomukasi antar manusia dalam segala hal pelaksanaan kegiatan
4.      melaksanakan pengukuran menilai, dan menafsirkan karya hasil kerja baik secara individu maupun kemampuan dan keterampilan secara keseluruhan
5.      mengembangkan kemampuan dan keterampilan orang-orang dalam organisasi itu termasuk menajernya.
C. Administrasi Sekolah dalam Sistem Administrasi Pendidikan
1. Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS)
Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut ;
1. Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat[6].
2. Pertanggung-jawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.
3. Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional[7]. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;
  • pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
  • bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
  • pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.
Untuk melihat progres pencapain kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.
4. Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat[8].
D. Administrasi Sekolah dalam Lingkungan Fisik dan Sosio Emosional
Generalisasinya, suatu  masyarakat mempunyai karakteristik di sekolah yaitu sebagai komunitas masyarakat mini ( mini society ), komunitas tersebut direprentasikan kepada watak para penghuninya, yaitu para pengelola sekolah. Struktur masyarakat sekolah ini dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan pokok yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, yaitu :
1.       Level kelas ( regulator) yang merupakan representasi dari karakter pembelajaran di kelas, yang banyak dipengaruhi oleh aturan main, atau regulasi yang dianut oleh guru. Pada bagian ini, suasana psiokologis kelas yang nyaman, pembelajaran yang menarik, motivasi siswa yang tinggi.
2.      Level mediator ( profesi) yang merupakan reprensentasi dari karakter-karakter professional pada pengelola sekolah, yang diantaranya : kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga tekhnis/admnistrasi sekolah. Di level ini, nampak jelas karakter kepemimpinan kepala sekolah dan sifat-sifat semacam dedikasi, motivasi, konpetensi. Kratifitas dan kolaborasi dari setiap individu pengelola sekolah
3.      Level sekolah ( manajemen ) yang merupakan reprensentasi dari karakter kolektif warga sekolah secara keseluruhan, atau iklim sekolah.[9]
E. Kesimpulan
 Dalam dunia sekolah sangat diutamakan team-work, karena hal tersebut adalah mencerminkan saling gotong-royong sebagaimana cerminan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Birokrasi dan administrasi pendidikan adalah sebuah percontohan dalam menerapkan sikap saling bekerjasama dan keuletan dalam bekerja. Dari berbagai uraikan yang telah lalu dapat disimpulkan bahwa birokrasi dan administrasi merupakan dua bagian yang saling terikat sehingga eksistensinya dalam dunia pendidikan menjadi system untuk menjalankan pemerintahan di sekolah.






DAFTAR PUSTAKA
Dikmenum, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta:Depdikbud, 1998
Umi Chulsum &Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Surabaya:Kashiko,2006
Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, cet.1. Bandung: ALFABETA, 2005
------------Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat : starategi Memenangkan Persaingan Mutu. Peng. Prof. DR. H. Ahmad Suhadji K.H..,MA cet. I(  Jakarta: Nimas Multima, 2004
Umaedi, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Depdikbud, Jakarta, 1999
Semiawan, Conny R., dan Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI. PT. Grasindo, Jakarta, 1991
WWW.google. Co.id





[1] Umi Chulsum &Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya:Kashiko,2006), h.128
[2]Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, cet.1( Bandung: ALFABETA, 2005), h. 61
[3]Ibid, h.62. Bagian gambar ini menjelaskan bahwa system administrasi pendidikan pada pemerintahan dipegang oleh Depertemen Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Dinas Pendidikan kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten/kota serta satuan jenis jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran. Sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 pasal 62 menyetakan Dinas daerah adalah unsusr pelaksana pemerintah daerah.
[4]www.geocities com-pakguruonline_files.didownload pada tanggal 11 Maret 2008. lihat juga: Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan , h. 71. Kualitas personil yang dimaksudkannya adalah co-action kesadaran yang terlibat pada pemberdayaan coertion ( paksaan) yang juga dilibatkan keraha ototarianisme. Konsep administarasi yang menyangkut personel bukanlah lunak atau berlawanan dengan adminis\trasi yang decisive atau memutuskan sendiri tetapi hubungan manusia dalam system administrasi yang diharapkan adalah kesadaran akan tugas pokok dan fungsinya yang ditunjukkan pada tanggung-jawab organisasi sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing pelaksana.
[5]Ibid H, 74. Sistem informal amat penting dalam organisasi sekolah, peranan administrator dalam memelihara system interkasi itu, peranan informal dapat mendukung proses pembuatan keputusan yang bersifat formal Hubungan manusia dalam organisasi informal berkembang sebagai suatu interksi terhadap pengaruh daripada organisasi formal. Lihat juga. Dikmenum, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta:Depdikbud, 1998), h.39
[6]Umaedi, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Depdikbud, Jakarta, 1999 ), h. 14
[7]Umaedi, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah( Depdikbud, Jakarta, 1998), h. 17

[8]Semiawan, Conny R., dan Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI,( PT. Grasindo, Jakarta, 1991), h. 23
[9]h, 81 Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan, h.16

0 komentar:

Poskan Komentar

Komunitas Blog Guru Sosial Media